Banner IDwebhost

Aktifitas Penambangan Galian C Tanpa Izin, Polsek Singingi Hilir Verifikasi dan Cek Lokasi

KUANSING (HTC) – Polsek Singingi Hilir melakukan pengecekan lokasi dan verifikasi dugaan aktifitas penambangan illegal galian golongan C (tanah, pasir, batu) yang berlokasi di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing, Sabtu (28/10).

Kapolsek Singingi Hilir, AKP Agus Susanto SH MH mendapat informasi terkait adanya pemberitaan salah satu media online yang memuat berita tentang adanya dugaan aktifitas penambangan illegal galian golongan C (quari) di Dusun Tuo, Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing.

Atas perintah Kapolsek, dilakukan pengecekan lokasi dan verifikasi yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Debi Setyawan SH MH beserta tim.

“Dari hasil pengecekan di lokasi kemarin, tidak ada ditemukan kegiatan penambangan illegal galian golongan C (quari) seperti yang telah diberitakan oleh salah satu media online tersebut,” ungkap Kapolres Kuansing AKBP Pangucap Priyo Soegito SIK MH melalui Kapolsek Singingi Hilir, Senin (30/10).

Kapolsek menyebutkan, tim telah menghimbau dan mensosialisasikan tentang larangan melakukan aktivitas galian C (tanah, pasir dan batu) tanpa izin. Kegiatan ini dilaksanakan agar masyarakat yang beraktifitas di sekitar daerah galian C dapat melaksanakan aktifitas sesuai dengan aturan yang berlaku dan mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

“Hal ini dilakukan agar masyarakat sadar, dampak yang di timbulkan dari kegiatan tersebut dapat merusak lingkungan dan ekosistem yang ada,” ujar AKP Agus.

Dijelaskan Kapolsek, bagi siapapun yang melaksanakan aktifitas galian C tanpa izin, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak 10 Milyar.

“Bagi penjual/pengusaha wajib memiliki izin penjualan dan pengangkutan sebagai mana dimaksud dalam pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” tegas Kapolsek.

(ES)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *