Pentingnya Data Kependudukan Akurat di Pilkada 2024, Bima Arya: Dukungan Anggaran Masih Minim

Mataram – Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Dukcapil 2024 yang berlangsung di Mataram, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi kepada beberapa pemerintah kota/kabupaten yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam mendukung program administrasi kependudukan.

Wamendagri mengungkapkan, meskipun secara umum rata-rata alokasi anggaran Dukcapil hanya mencapai satu persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ada beberapa daerah yang alokasinya lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Kami sangat mengapresiasi pemerintah kota/kabupaten yang komitmennya di atas rata-rata dalam mengalokasikan dana untuk Dukcapil. Meskipun secara agregat, rata-rata alokasi hanya sekitar 1 persen dari APBD, kami mencatat ada beberapa daerah yang alokasinya lebih tinggi, seperti Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Raja Ampat,” ujar Bima Arya dalam sambutannya, Senin (4/11/2024).

Selain apresiasi, Bima Arya juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat kinerja Dinas Dukcapil melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Bima Arya mengakui bahwa sejumlah daerah telah menunjukkan komitmen anggaran yang baik, namun masih ada kebutuhan untuk memperjuangkan alokasi DAK demi peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM) di Dukcapil.

“Saya juga mendapat masukan dari banyak pihak tentang harapan besar adanya DAK yang bisa dialokasikan untuk meningkatkan kinerja Dukcapil di daerah-daerah. Oleh karena itu, saya bersama Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, tidak akan berhenti melakukan lobi kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk memastikan DAK ini bisa terealisasi,” ungkap Bima Arya.

Bima Arya menegaskan bahwa penguatan administrasi kependudukan sangatlah strategis, terutama dalam konteks Pilkada 2024 dan transformasi digital nasional. Menurutnya, data kependudukan yang akurat dan terbarukan menjadi “core” atau inti dari banyak kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Namun, sayangnya, dukungan anggaran masih dirasa kurang sepadan dengan urgensi dan substansi dari tugas Dukcapil.

“Ironis sekali ketika kita paparkan betapa strategisnya updating data kependudukan, yang menjadi inti dari banyak program, tetapi kita tidak mendapatkan dukungan anggaran yang memadai untuk penguatan kapasitas dan SDM Dukcapil. Ini yang akan terus kami perjuangkan,” tambahnya.

Lanjutnya, Ditjen Dukcapil tidak hanya fokus pada pemutakhiran data kependudukan, tetapi juga pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dukcapil membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran yang terbatas.

Bima Arya menyatakan, pihaknya terus berupaya agar setiap daerah mendapatkan porsi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja. Ia berharap lobi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas dapat membuahkan hasil, sehingga kinerja Dukcapil di berbagai daerah dapat semakin maksimal.

“Sebab posisi Ditjen Dukcapil yang terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung pemerintah dalam menciptakan data kependudukan yang akurat dan andal untuk berbagai keperluan strategis nasional.

(Red)